Selama 22 tahun, warga kepulauan hidup berdampingan dengan risiko cuaca laut yang tidak menentu, keterbatasan fasilitas kesehatan serta sistem rujukan yang kerap tidak manusiawi.
Jika hari ini anggaran baru disusun, maka harus diakui secara objektif bahwa ada ketimpangan prioritas pembangunan yang berlangsung lama. Pertanyaan besarnya sederhana namun menggugah: ke mana manfaat kekayaan alam Bombana selama ini bermuara?
Mengapa urusan paling mendasar menyelamatkan nyawa manusia harus menunggu tekanan publik dan sorotan media?
Editorial ini tidak menafikan langkah perbaikan yang kini mulai dilakukan. Upaya tersebut patut dicatat sebagai kemajuan. Namun perlu ditegaskan, kehadiran negara tidak boleh bersifat reaktif, apalagi menunggu tragedi menjadi viral.
Pembangunan sejati tidak diukur dari besarnya investasi atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari seberapa cepat negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan.
Pulau Kabaena tidak menuntut perlakuan istimewa. Mereka hanya menagih keadilan yang selama ini tertunda.
Dan pada titik inilah, pembangunan Bombana diuji:apakah kekayaan alam sekadar menjadi angka dalam laporan, atau benar-benar kembali sebagai keselamatan dan martabat manusia.
Kini, publik Pulau Kabaena hanya berharap satu hal sederhana: agar penganggaran kapal ambulans laut pada tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya dan dianggarkan pada masa kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, benar-benar terwujud dan tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas. Harapan itu bukan tuntutan politik, melainkan harapan kemanusiaan agar negara akhirnya hadir secara nyata, dan penantian panjang warga kepulauan tidak kembali terulang. (red)
