Jaringan BTS 4G di Wilayah Bombana Ikut Dinonaktifkan, Siapa Bertanggung Jawab?
BombanaPost, Rumbia – Jaringan BTS 4G di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara, terancam dinonaktifkan setelah perselisihan pembayaran antara kontraktor yang tergabung dalam “Petisi 10” dengan PT FiberHome Technologies Indonesia. Dari total 270 BTS yang akan dihentikan operasinya, 30 di antaranya berada di wilayah Bombana. 15/01/2025.
Langkah tegas ini dilakukan oleh kontraktor sebagai bentuk protes terhadap keterlambatan pembayaran oleh PT FiberHome Technologies Indonesia untuk proyek pembangunan BTS 4G BAKTI. Dalam surat resmi yang disampaikan, “Petisi 10” menyatakan bahwa hingga kini belum ada penyelesaian atas tuntutan pembayaran yang mereka diajukan.
Para kontraktor yang tergabung dalam petisi 10 menyebutkan bahwa mereka telah memberikan peringatan resmi kepada pihak FiberHome. “Kami tidak punya pilihan selain menghentikan operasional BTS sebagai bentuk tekanan. Ini adalah langkah terakhir yang kami ambil demi mendapatkan hak kami,” ujarnya.
Keputusan ini diperkirakan akan berdampak besar pada masyarakat Bombana, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sangat bergantung pada jaringan 4G untuk akses komunikasi, pendidikan, dan usaha kecil. Para pengguna kini mengkhawatirkan terganggunya aktivitas sehari-hari akibat terhentinya jaringan.
BTS 4G BAKTI sendiri merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan memberikan akses internet di daerah-daerah terpencil. Namun, sengketa antara kontraktor dan FiberHome justru berpotensi mencederai tujuan mulia tersebut.
Sementara itu, surat pemberitahuan mengenai ancaman penghentian operasional BTS telah ditembuskan ke sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri KOMINFO, dan pihak terkait lainnya. Hingga kini, PT FiberHome Technologies Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan ini.
Masyarakat Bombana berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini. “Kami sangat bergantung pada jaringan BTS ini. Kalau sampai mati, kami akan sangat kesulitan,” ungkap salah satu warga.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena mencerminkan pentingnya pengelolaan proyek infrastruktur digital yang baik. Apakah konflik ini akan segera teratasi? Semua pihak kini menunggu solusi yang adil demi keberlangsungan layanan telekomunikasi di daerah-daerah yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan