Pemkab Bombana Berkelit, Pekerja Proyek Menderita

BombanaPost – Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bombana, Dody, akhirnya angkat bicara soal keterlambatan pembayaran proyek yang membuat ratusan pekerja terkatung-katung. Ia mengakui bahwa Pemkab Bombana masih menghadapi kendala dalam mencairkan tunggakan sebesar Rp88 miliar rupiah kepada kontraktor. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari solusi agar pembayaran bisa segera direalisasikan.

“Kami memahami keresahan para kontraktor dan pekerja. Saat ini, kami sedang mencari mekanisme terbaik agar pembayaran bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dody dihadapan puluhan kontraktor saat di ruang Rapat DPRD Bombana belum lama ini.

Pernyataan ini tak lantas meredakan keresahan. Para pekerja proyek yang sudah berbulan-bulan menunggu gaji merasa pemerintah hanya berkelit tanpa kepastian.

Proyek infrastruktur yang rampung pada akhir 2024 seharusnya sudah dibayar sejak Desember lalu. Namun, hingga kini, dana tersebut masih tertahan. Para kontraktor yang mendatangi DPRD Bombana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menuntut kepastian.

“Kami sudah bekerja sesuai kontrak, tetapi pembayaran masih macet. Pekerja menunggu gaji mereka, sementara pemerintah hanya memberi janji,” keluh seorang kontraktor dalam RDP yang berlangsung panas.

Dampaknya, ratusan pekerja proyek kini menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagian dari mereka terpaksa berutang demi bertahan hidup.

“Kami sudah kerja siang malam, tapi upah kami belum dibayar. Pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar salah seorang pekerja yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memahami betul kondisi yang dialami para pekerja dan kontraktor. Ia mengakui bahwa keterlambatan pembayaran ini menjadi beban moral bagi pemerintah, dan memastikan bahwa pihaknya sedang berusaha keras mencari solusi terbaik.

“Saya mengerti betul bagaimana sulitnya kondisi ini bagi para pekerja dan kontraktor. Mereka sudah bekerja keras, dan kami tidak akan lepas tangan. Kami ingin memastikan bahwa hak mereka tetap terpenuhi, hanya saja ada prosedur keuangan yang harus kami ikuti agar pembayaran bisa dilakukan tanpa menyalahi aturan,” kata Ahmad Yani dengan nada penuh empati.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap bersabar, seraya menegaskan bahwa Pemkab Bombana berkomitmen menyelesaikan tunggakan ini sesegera mungkin.

“Kami bukan hanya sekadar bicara. Saya dan jajaran pemerintah daerah bekerja keras untuk mencari jalan keluar. Kami akan berupaya agar pembayaran ini bisa segera dilakukan karena kami tidak ingin melihat masyarakat Bombana menderita akibat hal ini,” tambahnya.

Kisruh ini disebut-sebut merupakan warisan dari mantan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suhermanto. Buruknya pengelolaan anggaran di akhir masa jabatannya menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran proyek.