FKPKN Siap Atasi Kendala Pengelolaan Keuangan Bombana

BOMBANAPOST.ID – Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana resmi dibentuk sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tenggara.

Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menjelaskan bahwa pembentukan FKPKN bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Menurutnya, forum ini juga akan membantu mempercepat penyelesaian masalah yang selama ini kerap muncul dalam pengelolaan anggaran.

“FKPKN adalah solusi bagi kita dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala terkait pengelolaan keuangan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Dengan forum ini, kami optimistis pengelolaan keuangan di Bombana akan lebih efektif,” ujar Edy Suharmanto.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kanwil DJPb Sultra menandai dimulainya kolaborasi strategis ini. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Syarwan menyampaikan bahwa FKPKN akan menjadi sarana koordinasi lintas instansi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Forum ini bukan hanya tempat diskusi, tetapi juga wadah untuk mencari solusi bersama atas tantangan yang kita hadapi dalam pengelolaan anggaran. Kami yakin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif,” jelasnya.

FKPKN akan menjalankan peran strategis dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait keuangan negara maupun daerah. Forum ini juga akan rutin mengadakan pertemuan guna membahas perkembangan realisasi anggaran serta tantangan yang muncul di lapangan.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, FKPKN dapat membantu mengidentifikasi permasalahan teknis yang sering menghambat penyerapan anggaran. Dengan adanya forum ini, pemerintah daerah bisa lebih cepat mengambil langkah perbaikan.

“Selama ini, kita kerap menghadapi kendala teknis dan administrasi dalam pengelolaan anggaran. FKPKN akan memudahkan koordinasi antarinstansi, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat,” tuturnya.

Selain itu, FKPKN juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan. Melalui forum ini, para aparatur akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kanwil DJPb Sultra untuk memperkuat kompetensi mereka.

Keberadaan FKPKN diyakini dapat mencegah potensi penyimpangan anggaran dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Forum ini akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan berintegritas.

Dalam waktu dekat, FKPKN akan menyusun rencana kerja yang terfokus pada optimalisasi realisasi APBD dan APBN di Kabupaten Bombana. Prioritas utama adalah mempercepat pelaksanaan program-program strategis di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal.

Dikesempatan yang sama, Pj Bupati Edy Suharmanto mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh FKPKN. Ia menekankan bahwa keberhasilan forum ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak.

“FKPKN bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga ruang untuk belajar dan berkembang bersama. Kita harus bekerja keras untuk memastikan anggaran yang ada benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pintanya.

Dengan terbentuknya FKPKN, Kabupaten Bombana kini memiliki mekanisme yang lebih kuat dalam mengelola keuangan daerah. Forum ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.