Pj Bupati Edy Suharmanto Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

Bombanapost.com – Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, terus berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) di Kabupaten Bombana.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., beserta jajaran, serta jajaran pemerintah daerah. Forum ini diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai kendala pengelolaan keuangan di daerah.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Edy Suharmanto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui FKPKN, kita ingin memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ini penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan layanan publik di Bombana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy menambahkan bahwa keberadaan forum ini akan membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menjelaskan bahwa FKPKN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

“Forum ini akan menjadi ruang diskusi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan adanya FKPKN, kita bisa memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Syarwan.

FKPKN Kabupaten Bombana nantinya akan bertugas mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan. Forum ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan teknis di lapangan dan mencari solusi yang tepat.

Selain itu, forum ini akan membantu meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga tercipta SDM yang lebih profesional dan berintegritas. Keberadaan FKPKN juga diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan anggaran melalui evaluasi dan monitoring yang lebih ketat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana menyatakan bahwa FKPKN menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi lintas instansi. Ia berharap forum ini dapat memberikan dampak nyata dalam pembangunan daerah.

“Ini adalah langkah maju bagi Bombana. Kita bisa lebih fokus dalam mengidentifikasi masalah serta mempercepat penyelesaian kendala pengelolaan keuangan,” tuturnya.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, Kabupaten Bombana kini memiliki mekanisme koordinasi yang lebih solid. Harapannya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil DJPb Sultra akan membawa dampak positif bagi pengembangan berbagai sektor di Bombana.

Dalam waktu dekat, FKPKN akan mulai menggelar rapat koordinasi perdana guna menyusun program kerja yang lebih terarah. Fokus utama adalah memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Sebagai penutup, Pj Bupati Edy Suharmanto mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk aktif berperan dalam forum ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan FKPKN sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak.

“Kita harus bekerja sama demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga demi masa depan Bombana yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

Diharapkan, inisiatif ini menjadi model bagi kabupaten lain dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik dan profesional. Bombana kini siap melangkah lebih jauh dalam memperkuat pengelolaan keuangannya demi kesejahteraan masyarakat.